
MAJAPAHITNEWS.COM – Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia memberikan apresiasi atas upaya penurunan stunting yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri.
Program yang dijalankan dinilai menunjukkan hasil yang positif sehingga menjadi salah satu rujukan dalam pemantauan nasional.
Tenaga Ahli Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Setwapres, Ali Sadikin, menyampaikan bahwa pihaknya secara khusus memilih Kota Kediri sebagai lokasi peninjauan.
Menurutnya, capaian kota ini layak mendapatkan perhatian karena berhasil meraih peringkat kedua sebagai kabupaten/kota berkinerja baik dalam penanganan stunting.
“Kami ingin melihat di lapangan program penurunan stunting yang dilakukan oleh Kota Kediri. Jadi, kami turun ke lapangan sampai di mana dan sejauh apa program berjalan,” katanya saat meninjau aktivitas posyandu di Pesantren Wali Barokah Kediri.
Dalam kunjungan tersebut, tim Setwapres berfokus pada pemantauan layanan tingkat dasar di posyandu. Ali menilai kader di Kota Kediri mampu menjelaskan dengan baik proses penanganan dan pencegahan stunting yang mereka jalankan.
“Posyandu, ibu-ibu dari kader juga menjelaskan langkah-langkah kemudian mereka melakukan tindakan terhadap bayi atau orang tua yang punya potensi terjadinya stunting,” kata dia.
Apresiasi juga diberikan atas konsistensi posyandu dalam melakukan intervensi. Setwapres berharap pemerintah kota dapat terus meningkatkan kinerjanya, terutama pada indikator-indikator yang masih membutuhkan perhatian lebih.
“Ke depan kami berharap pemkot terus meningkatkan kinerja untuk program (penurunan) stunting terutama indikator yang terbilang cukup tinggi. Biasanya terkait imunisasi dasar, terkait ASI eksklusif dan juga MPASI,” kata dia.
Ali menegaskan bahwa secara nasional angka stunting masih berada di kisaran 19 persen. Pemerintah pusat menargetkan agar pada 2030 angka tersebut dapat turun hingga menyentuh 5 persen.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 oleh BKPK Kemenkes RI, prevalensi stunting nasional tercatat 19,8 persen, sedikit lebih rendah dari target 2024 sebesar 20,1 persen.
Meski demikian, target 2025 sebesar 18,8 persen membutuhkan kerja lebih keras, terutama di enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.
Setwapres menekankan pentingnya strategi pencegahan sejak masa pra-kelahiran melalui 11 intervensi spesifik untuk remaja putri dan ibu hamil serta sembilan intervensi sensitif.
Dari sisi daerah, Pemerintah Kota Kediri memastikan komitmennya. Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, M. Fajri Mubasysyr, menyebut penurunan signifikan telah dicapai.
Ia menjelaskan bahwa disekitar 14 ribu balita stunting, jumlahnya kini hanya tersisa sekitar 700 balita.
Di tingkat komunitas, peran posyandu juga terus berjalan. Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Kiai Sunarto, menyampaikan bahwa kegiatan posyandu rutin dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terus terdata.
Posyandu tersebut menangani 70 balita, baik dari keluarga pesantren maupun masyarakat sekitar, serta layanan tambahan untuk ibu hamil dan lansia.***
